Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Selamat Datang
Selamat datang di website Bidang P2PL DInas Kesehatan Prov Kepri
Visi DInkes Prov Kepri

Tugas Pokok dan Fungsi

  1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, terdiri atas 1 (satu) secretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
  2. Berdasarkan kemampuan anggaran dan keterbatasan sumberdaya aparatur, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
  1. Kepala
  2. Sekertariat Yang terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  3. Bidang Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
    2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan olahraga
  4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang terdiri dari :
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
    3. Seksi pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa.
  5. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan yang terdiri :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan.
    2. Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT
    3. Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan
  6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Eierencana yang terdiri dari :
    1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
    2. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

TUGAS DAN FUNGSI

  1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, memiliki fungsi:
    1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.
    2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.
    3. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan dibidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
    4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
    5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin, melakukan pembinaan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut .

  1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan dinas.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  3. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  4. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  6. Pengelolaan sarana dan prasarana, aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyusunan rencana program dan anggaran;
  7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  9. Melaksanakan fungsi lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Sekertariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereneana terdiri atas :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Merencanakan, merumuskan dan menyusun rencana dan progrcrm kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan rencana program di bidang rumah tangga, umum dan kepegawaian;
  3. Menghimpun dan mengkqii peraturan perrrndang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan rumah tangga, administrasi umum dan kepegawaian;
  4. Menyelenggarakan administrasi tata persuratan, perlengkapan dan administrasi kepegawaian, pembinaan karir, prestasi kerja pegawai, kearsipan, kehumasan serta administrasi umum dan rumah tangga lainnya;
  5. Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aset dinas;
  6. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana, aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang umum dan kepegawaian;
  8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Merencanakan, merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  2. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan evaluasi anggararl Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  3. Melaksanakan penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  4. Menyelenggarakan tata usaha keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  5. Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  6. Melaksanakan administrasi gaji pegawai iingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;.
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan iainnya yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Merencanakan, merumuskan dan menyusun kegiatan Sub Bagian perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan:
  2. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan sesuai bidang dan tugasnya;
  3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, Kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
  4. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  5. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  7. Melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap program kerja secara berkala;
  8. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dinas;
  9. Menyusun anggaran kegiatan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja dinas;
  10. Melakukan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat, rnelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberCayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Masyarakat, memiliki fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluatga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup bidang kesehatan masyarakat kepada atasan;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  7. Melaksanakan tugas lain atas perintah tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi .
  2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

 

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
  2. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan keluarga dan gizi;
  3. Penyiapari pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  6. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup kesehata keluarga dan gizi;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  8. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang dan pemberdayaan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan nofina, standar, prosedur Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat;
  3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  6. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  8. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Penyiapan Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  2. Pelaksanaan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria bidang kesehatan lingkunang, Kesehatan kerja, dan olahraga;
  3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
  4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  6. Memberikan Saran dan pertimbangan teknis lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
  7. Melaporkan hasil pelaksnaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meiaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi. pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki fungsi  :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  7. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

  1. Seksi Pencegahan Surveilans dan Imunisasi.
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

(1) Seksi Pencegahan Surveiians dan Imunisasi, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan perulmusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
  2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
  3. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi
  4. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup Pencegahan Surveilans dan Imunisasi;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  7. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  3. Menyiapkan trimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  4. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menuiar.
  5. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  6. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  8. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  2. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  3. Menyiapkan bimbingan teknis clan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  4. Memantau, evaiuasi dan pelaporan di bidangpencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;

 

(1) Bidang Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional dan bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

(2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan memiliki fungsi :

  1. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan peiayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  4. Pernantauan. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya. serta pelayanan kesehatan tradisional;
  5. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
  6. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
  7. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
  8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
  9. Melaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan bidang kesehatan , pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

 

Susunan organisasi Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan terdiri atas:

  1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  2. Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT;
  3. Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan.

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebrjakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
  4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup pelayanan kesehatan;
  6. Melaporkan hasil pelaksalaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan
  7. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT, mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga (PKRT);
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT);
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) ;
  5. memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT:
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan:
  7. melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidangdaya manusia kesehatan;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumberdaya manusia kesehatan;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya manusia kesehatan;
  5. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup, sumberdaya manusia kesehatan;
  6. Melaporkan hasii pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  7. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(1) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana memiliki fungsi:

  1. Perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  2. Pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  5. Pelaksanaan penerimaan, penyimpan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
  6. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  7. Pelaksanaan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  8. Pemantauan dan evaiuasi kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  11. Melaporkan hasil peiaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  12. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

  1. Seksi Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
  2. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(1) Seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan norna, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk;
  2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pengendalian penduduk;
  3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan penglndalian penduduk;
  5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengindalian penduduk;
  6. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk;
  7. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup pengendalian penduduk,  penyuluhan dan penggerakan;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan iugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  9. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta melaksarrakan tugas lain sesuai dengan biclang tugasnya.

(2) Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kebrjakan teknis bidang KB;
  2. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang KB;
  3. Peiaksanaan penerimaan, pe,yimpanan, pengendarian da, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
  4. Pelaksanaan pelayanan KB Daerah;
  5. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB Daerah;
  6. Pelaksanaan pemantauan dan evaiuasi di bidang KB; pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB;
  7. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis lingkup keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  8. Melaporkan Hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
  9. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan serta bmelaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech